hukum persaingan usaha pdf. 278. hukum persaingan usaha pdf

Keberadaan. Jurnal Persaingan Usaha dibuat sebagai sarana ilmiah ekonomi dan hukum persaingan usaha sebagai diseminasi penelitian dan kajian persaingan usaha. Keduanya merupakan permasalahan dunia ekonomi yang seharusnya diatur oleh dunia hukum agar terjadi persaingan yang sehat dan menghindari praktik monopoli. Indonesia pun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan dapat. Recommend Documents. 5 Tahun 1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. . Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 2 L. Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU No. id Abstrak Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses persaingan, salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. (2019) Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. 7 Indonesia 33 I. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha, diperlukan pedoman agar pelaku usaha dapat menyusun program kepatuhan persaingan usaha di perusahaannya guna mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; b. 12 2. Persaingan Usaha 1. Putusan-KPPU-Feb-2016. Tujuan Hukum Persaingan Usaha Mengenai tujuan hukum anti monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:10 a. 4K views•14 slides. 2. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum. tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (“UU 5/1999”), yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi. Kedudukan KPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan 311 IX. 8-9. Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd. IBNU HASAN 0606080132 FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI). H. pembubaran dan likuidasi Firma, CV, PT 3. 5/1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ix KATA PENGANTAR . PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. 2 1 Suhasril, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 42. (Penetapan Harga) Undang. A. H. April 2020; Jurnal Ilmiah Mandala Education 6(1) DOI:10. 1 Maret 2021, [5] hasil menunjukkan bahwa pada sektor e-commerce berpotensi terjadinya persaingan usaha seperti monopoli digital, predatory, digital, lock in dan lainnya serta pengaturan mengenai prinsip3 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Pebandingan UU No. 1 Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. 2 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga A. 6 Andi Fahmi Lubis et al, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu), Oktober, 2009 (Selanjutnya disebut dengan Andi Fahmi Lubis et al I), Hal 61. Andi Fahmi Lubis. dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Simpan Simpan Tugas Mata Kuliah 1 Hkum4307-Hukum Persaingan Usah. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. 9, Jakarta Barat - 11510 2Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Jl. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaanLAW & ECONOMICS: MITIGASI RISIKO DALAM PERSAINGAN USAHA Perusahaan “Economic Power” Threshold Koordinasi/ Konsultasi Pembuat kontrak (notaris) Penindakan/ penegakan Hukum (KPPU) Perjanjian Langkah-langkah RIA (analisa dampak kebijakan) 1. yang telah ditentukan. 5838 Rini Fitri 12. Budi Kagramanto. Tugas dan Wewenang KPPU 314 IX. Muhammad Annas. com. Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan UsahaTidak Sehat - Erry Setiana 2. 2 Ibid, hlm. Akademik, Riset dan Inovasi Tanda Tangan Tanda Tangan Dr. Kajian hukum korporasi/perusahaan dan hukum persaingan usaha/anti monopoli digunakan sebagai dasar dalam membantu mema-parkan kajian mengenai kebijakan monopoli yang diberikan kepada BUMN oleh pemerintah khususnya bagi BUMN yang menjalankan kegiat-an usaha dibidang cabang-cabang produksi penting dan menguasai. PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 2. Hal ini ditunjukan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan. Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. Bentuk implementasi Undang-Undang ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tonggak bagi. Tandai sebagai konten tidak pantas. Udin Silalahi 5 Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. A. Untuk Nanti. Tesla. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Praktik kartel di Indonesia adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, karena akan membentuk suatu perilaku monopoli ataupun bentuk perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU No. Jenis-jenis Persaingan Usaha Menurut Normin S. 1 Amerika Serikat 27 I. 4 Kampus USU, Padang Bulan,. Banyak negara yang telah memberlakukan Undang-Undang Antimonopoli untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Lebih dari dua dekade Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan amanat UU No. 5 Usaha Tidak Sehat. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha(Penerbit Galia Indonesia, Bogor 2004) Asril Sitompul,Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1999)1. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA A. 1. Hak CiptaANALISA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN PARA PRODUSEN MINYAK GORENG (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2009) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ARDYAN WINANSHAH. 42. Kegiatan Usaha PT Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya. hukum persaingan usaha. yang Dilarang dan Posisi Dominan yang Dilarang, Penerbit Unsri, Palembang, 6. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2002. Pemerintah melakukan pembatasan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta adanya kecenderungan yang sangat monopolistik. “Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan. pdf), Text File (. (Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002). 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) dibentuklah KPPU. 2& 3 2 Jur. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999, Laros, Surabaya, 2008, h. makna transendental pentingnya pengawasan persaingan usaha. Winner Sitorus, S. HUKUM PERSAINGAN USAHA . Rachmadi Usman, S. 31 BAB II ASPEK EKONOMI DAN POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA 2. H. Pengertian Persaingan Usaha Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu (competition) yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Winner Sitorus, S. PP Nomor 44 Tahun 2021. Hukum Persaingan Usaha . ac. Perubahan beberapa pasal dalam UU 5/1999 tersebut diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya,seri hukum bisnis Anti Monopoli. Draft pedoman ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai perjanjian tertutup yang dapat mempengaruhi persaingan [email protected] KPPU sebagai produk hukum persaingan usaha dan bentuk perwujudan kepastian hukum justru memiliki hambatan yuridis dari undang- undang yang melahirkannya. I. 14 . Udin Silalahi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya, CICODS FH-UGM, Yogyakarta, 2008, h. Hukum Persaingan Usaha di Ameri­ ka Serikat (AS) Di AS hukum persaingan usaha dikenal dengan nama “Antitrust Law”, awal terben-tuknya hukum persaingan di AS adalah dalam rangka mengakomodasi keinginan akan hak. Baca selengkapnya untuk mengetahui bagaimana peraturan ini dapat. Putusan-KPPU-Feb-2016. 278. persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan. agenda penanganan perkara persaingan usaha meliputi : dasar hukum kppu ,kep pres no 75 tahun 1995. Harga tidak wajar adalah anomali harga yang diduga terjadi akibat perilaku Praktik Monopoli dan. 201700011 Hukum Persaingan Usaha Penulis: Dr. Ed, (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah) Buku ini menyajikan konfigurasi antara. UU No. Dalam Modul ke 1 ini Anda akan diberikan gambaran umum mengenai sejarah persaingan usaha dari masa ke masa dan yang terdiri dari berbagai fase serta sejarah perkembangan hukum. 2 Dudung Mulyadi, dan Ibnu Rusydi. Pada akhir tahun 2007 publik Indonesia dikejutkan dengan. 5/1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 adalah pedoman untuk menerapkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan perjanjian tertutup antara pelaku usaha yang dapat merugikan persaingan usaha. 31-42) Publisher: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaA. cit. 5 Tahun 1999). Soepadmo, Nurianto Rachmad. 7. b. Pada akhir tahun 2007 publik Indonesia dikejutkan dengan. Berdasarkan putusan KPPU No. Hukum persaingan usaha : buku teks. H. Amerika Serikat tidak secara khusus mengatur pemboikotan pada suatu pasal dalam Antitrust Law. 118. H. Memahami bahwa situasi tidak biasa ini membutuhkan perusahaan untukusaha. Manfaat. PDF | On Jun 26, 2022, Andi Nova Bukit and others published Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi | Find, read and cite all the research you need on. Putusan-KPPU-Feb-2016. H. Persaingan (competition) dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai “rivalry between two or more. Editorial. BAB II TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PENETAPAN HARGA DAN KARTEL 2. 1,. 10 Hermanyah, (2008), Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta,. Kaliurang No. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berusaha dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat,. •Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah. Yokyakarta: Setara Pers, halaman 17. , M. 3. PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, DKK 167 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap. 76 Secara umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah kinerja dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diamanatkan dalam Pasal 30 UU Persaingan Usaha untuk mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat. 2002. . com. id Abstrak Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses persaingan, salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. com, niayustisia@gmail. Law Review Volume XX, No. 9 Gunawan Suryomurcito, Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen. Title: Hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya/ Susanti Adi Nugroho, Author: Susanti Adi Nugroho, Publisher:Jakarta : Kencana, 2012, Subject:Hukum Persaingan Usaha |Hukum dagang - Indonesia |Persaingan - Indonesia , Isbn: 978-602-9413-56-4, Type: MonografMEMAHAMI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Ilustrasi: I. Made Kembar Sri Budhi, 2009. , M. monopoli, hukum persaingan usaha, komisi, majelis komisi. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai gambaran pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kerangka ekstrateritorial ditinjau dari Undang-Undang. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di. 22/KPPU-I/2016 Mengenai Kasus Perjanjian Tertutup Dan. Penelaah Materi: Megafury Apriandhini, S. JURNAL_6_2011. 1. Pasal 1 angka (6) UU No. A. ppt), PDF File (. Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku mengemukakan, pada penelitian hukum usaha secara khusus yang diatur dalam normatif, bahan pustaka merupakan data dasar Undang-Undang No. Persaingan Sehat (perfect compotititon) 1. 42. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10 (2000), h. PDF | On Jun 26, 2022, Andi Nova Bukit and others published Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi | Find, read and cite all the research you need on. Business competition in Indonesia with reference to the Indonesian Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor e-commerce seperti monopoli digital, predatory digital, lock in dan lainnya. Hamzah Halim, S. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual dengan karakter penelitian hukum. fmelawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Menurut rumusan pasal angka 1 ayat 6. Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. pdf 1645. 9K views•44 slides. ………………. Persaingan adalah ketika organisasi atau peroranganPersaingan Usaha Tidak Sehat. Tentu hukum persaingan usaha tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya penegak hukum persaingan usaha yang baik. Kata kunci: e-commerce, pasar kompetitif, hukum persaingan usaha. 13. NIM : 031025962 Jurusan : Ilmu Hukum (S1) Mata Kuliah : Hukum Pesaingan Usaha. Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018 JURNAL ILMU HUKUM ISSN : 2087-8591 270. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan. CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH S1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam. KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun. Pendekatan de minimis rule dalam hukum persaingan usaha (Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa) = De minimis rule approach under competition law (Comparative Study. hukum dimulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkaitan dengan praktik monopoli PT. 2 Jepang 28 I. Belum Tersedia. 9. banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.